Rabu, 31 Desember 2008

KEBIJAKAN OTODA

Bab 9
KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
1. PENDAHULUAN
Diskusi pada bagian sebelumnya antara lain menyajikan tinjauan tentang
konsep maupun contoh praktik di beberapa negara dalam pengembangan sistem
inovasi. Di antara kesimpulan penting dari penggalian tentang ini adalah:
1. Pentingnya kerangka kebijakan inovasi yang komprehensif sebagai basis
bagi pengembangan instrumen kebijakan yang diperlukan;
2. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan yang kontekstual;
3. Merancang instrumen kebijakan dengan landasan isu kebijakan yang jelas,
baik dalam bentuk ”kegagalan pasar,” “kegagalan pemerintah” maupun
“kegagalan sistemik”, dan mekanisme yang sesuai (antara lain misalnya
dengan meletakkannya dalam upaya melengkapi/memperkuat peran pasar,
bukan “menggantikannya”);
4. Senantiasa memperbaiki penadbiran kebijakan, termasuk mendorong
pembelajaran dalam proses kebijakan.
Berbagai pihak mengajukan beberapa pola kebijakan inovasi yang
dipandang penting. OECD (1999) misalnya, menetapkan tujuh tema utama
kebijakan inovasi yang dinilai penting sebagai kemungkinan respons yang baik
menyangkut tantangan kebijakan yang bersifat generik dalam konteks nasional
tertentu. Ketujuh tema kebijakan tersebut adalah:
1. Mengamankan kondisi kerangka kerja yang sesuai;
2. Membangun budaya inovasi;
3. Meningkatkan difusi teknologi;
4. Mendorong jaringan dan klasterisasi;
5. Mengungkit penelitian dan pengembangan;
6. Merespon globalisasi;
7. Memperbaiki pembuatan kebijakan.
Uni Eropa, melalui the First Action Plan for Innovation in Europe 1996 pada
awalnya menetapkan tiga prioritas, yaitu:
1. Menumbuhkembangkan budaya inovasi;
2. Menciptakan suatu kerangka legal regulasi, dan keuangan yang kondusif
bagi inovasi; dan
3. Mendorong/menggerakkan riset lebih erat dengan inovasi baik pada tataran
nasional maupun Komunitas Eropa.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
302
Semangat mengejar ketertinggalan Uni Eropa, terutama dari Amerika Serikat, memotivasi
upaya-upaya bersama dari the Innovation Action Plan, yang pada intinya mendorong tujuan bersama
terutama mendorong inovasi di seluruh Eropa, mengembangkan regulasi yang lebih baik bagi
perkembangan inovasi, mendorong pasar yang dinamis bagi pengetahuan, meningkatkan investasi
dalam inovasi, meningkatkan keterampilan bagi inovasi, dan mengembangkan penadbiran inovasi
yang efisien.
Selanjutnya menindaklanjuti the Lisbon Strategy di tahun 2000, Uni Eropa (EC, 2000),
menetapkan lima agenda utama kebijakan, yaitu:
1. Koherensi kebijakan inovasi.
2. Kerangka regulasi yang kondusif bagi inovasi.
3. Mendorong penciptaan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan inovatif.
4. Memperbaiki antarmuka (interface) yang penting dalam sistem inovasi.
5. Masyarakat yang terbuka terhadap inovasi.
Sebagai agenda penyempurnaan/penguatan dari prakarsa-prakarsa sebelumnya, kemudian
ditetapkan empat agenda prioritas tambahan, yaitu (EC, 2003):
1. Interaksi dengan bidang-bidang kebijakan lainnya untuk memperbaiki lingkungan bagi
perusahaan-perusahaan inovatif.
2. Menstimulasi dinamisme pasar yang lebih besar dan memanfaatkan konsep pasar pemimpin
(lead market).
3. Mendorong inovasi dalam sektor publik.
4. Memperkuat dimensi daerah dalam kebijakan inovasi.
Uni Eropa juga mengungkapkan beberapa contoh praktik baik negara (tahun 2000) dalam
konteks tertentu. Untuk klaster dan jaringan misalnya adalah Belanda (kebijakan klaster yang relatif
termaju), Belgia (diseminasi trans-nasional yang aktif, PLATO). Sedangkan menyangkut penadbiran
inovasi, misalnya adalah Finlandia (dewan inovasi sebagai struktur koordinasi), Denmark
(reorganisasi administratif), Inggris (praktik foresight), dan Irlandia (penggunaan program-program
eksperimental).
Sementara itu, Bank Dunia mendorong negara-negara menyikapi kecenderungan
perkembangan ekonomi pengetahuan dengan kerangka K4D (Knowledge for Development) dan
menekankan pada elemen:
1. Insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang memberikan insentif bagi pemanfaatan
pengetahuan yang ada dan yang baru secara efisien serta menyuburkan kewirausahaan.
2. Pengembangan SDM yang terdidik, kreatif dan terampil.
3. Pengembangan infrastruktur informasi yang dinamis.
4. Penguatan sistem inovasi nasional yang efektif.
Diskusi sebelumnya juga membahas contoh praktik kebijakan inovasi di beberapa negara, yang
secara formal ditetapkan melalui dokumen formal maupun diskusi para pakar yang menyarankan
beberapa agenda utama kebijakan inovasi. Untuk Amerika Serikat misalnya, Branscomb dan Keller
(1997) menyarankan enam langkah utama kebijakan, yaitu:
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
303
1. Mendorong inovasi perusahaan.
2. Menekankan riset teknologi dasar.
3. Memanfaatkan secara lebih baik teknologi yang tersedia.
4. Menggunakan keseluruhan alat kebijakan, bukan sekedar dukungan litbang.
5. Membangkitkan globalisasi inovasi.
6. Memperbaiki efektivitas pemerintah.
Bab ini selanjutnya akan mendiskusikan kerangka kebijakan daerah secara umum, dengan
memetik pelajaran dari praktik di beberapa negara, dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia
secara nasional maupun daerah pada umumnya. Kerangka kebijakan yang diajukan di sini lebih
dilandaskan pada penelaahan sistem inovasi Indonesia (Bab 6), penggalian isu-isu kebijakan (Bab 7),
dan pokok-pokok pikiran tentang strategi inovasi daerah seperti yang telah disampaikan pada Bab 8.
2. KERANGKA LEGISLASI
Kerangka legislasi sangat penting sebagai landasan legal bagi para aktor dalam sistem inovasi
untuk berperan efektif. Kerangka legislasi seyogyanya memberikan pijakan apa yang dinilai penting
dan memungkinkan berkembangnya sinyal-sinyal ekonomi yang tepat bagi para pelaku untuk
berfungsi dan berkontribusi bagi perkembangan sistem inovasi daerah yang maju dan dinamis, sesuai
dengan potensi terbaik setempat.
Secara konsep, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi (sistem iptek) merupakan bagian
integral dari sistem inovasi (pada beragam tataran). Karena itu sangat logis menempatkan kebijakan
strategis pembangunan sistem iptek di daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan
strategis pembangunan sistem inovasi daerah yang bersangkutan. UU No. 18/2002 tentunya
merupakan salah satu acuan dalam menyusun kebijakan strategis daerah berkaitan dengan
pembangunan sistem iptek di daerah. Dengan memahami konsep tersebut dan mengacu kepada UU
No. 18/2002, maka beberapa hal penting berikut merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam
perancangan kebijakan daerah.
Namun tentu perlu diingat bahwa sistem iptek (pada tingkat daerah ataupun nasional)
merupakan bagian integral dari sistem inovasi (pada tingkat daerah ataupun nasional). Karena itu
sangat logis bila muncul anggapan bahwa kebijakan strategis iptek (pada tingkat daerah ataupun
nasional) merupakan bagian integral dari kebijakan strategis inovasi atau strategi inovasi (pada tingkat
daerah ataupun nasional).
Walaupun perundangan yang ada ”baru” mewajibkan perlunya kebijakan strategis
pembangunan iptek, namun ini baru merupakan prasyarat minimal bagi peningkatan daya saing
daerah. Yang sangat diperlukan adalah kebijakan strategis berkaitan dengan sistem inovasi (daerah).
Dalam kaitan ini, perundangan terbaru tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 tahun 2004) dan
beberapa perundangan lainnya merupakan komplemen (bagi UU No. 18 tahun 2002) untuk
perumusan kebijakan strategis inovasi daerah.
Simplifikasi tentang bagaimana keterkaitan, kesejalanan dan koherensi kebijakan inovasi
nasional dan daerah dalam pengembangan sistem inovasi, serta bagaimana keterpaduan kebijakan
inovasi perlu dikembangkan di daerah ditunjukkan pada Gambar 9.1 dan 9.2.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
304
Sistem Inovasi Nasional (SIN)
Sisnas P3iptek
Sistem Inovasi Daerah (SID)
Sisda P3Iptek
Landasan
bagi
Legislasi Nasional
(Khususnya UU No.18/2002)
Legislasi di Tingkat Daerah
(misalnya Perda, jika
dipandang perlu)
Perpres No.7/2005
Perundangan
terkait lain
Strategi Inovasi Nasional
Kebijakan Strategis
Bangnas Iptek
Strategi Inovasi Daerah
Kebijakan Strategis
Bangda Iptek
Koherensi
kebijakan
Gambar 9.1
Kerangka Keterkaitan, Kesejalanan dan Koherensi
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengembangan Sistem Inovasi.
Sebagaimana telah didiskusikan, beberapa peraturan perundangan yang berkembang secara
sendiri maupun bersama turut menentukan/membentuk bagaimana upaya yang dilakukan dalam
pengembangan sistem inovasi daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundangan yang sangat
erat kaitannya dalam konteks ini antara lain adalah:
�� UU. No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
�� UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
�� UU. No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
�� UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
�� UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
�� Perundangan HKI;
�� Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004 – 2009.
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
305
Strategi Inovasi Daerah
(Kebijakan Strategis
Pengembangan
Sistem Inovasi Daerah)
UU No.18/2002
SISNAS P3IPTEK
Kebijakan Strategis
Bangnas Iptek
Kebijakan Strategis
Bangda Iptek
Koherensi
kebijakan
UU No.25/2004
SPPN
UU No.32/2004
PEMDA
Perundangan
HKI
Perundangan
Lain yang
Relevan
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJPMD)
Bagian
Integral
RPJMD
Perundangan
“Sektoral”
UU No.20/2003
SISDIKNAS
Gambar 9.2
Simplifikasi Kerangka Keterpaduan Legislasi di Daerah Terkait dengan Sistem Inovasi Daerah.
Dalam UU No. 18 tahun 2002 tidak dijelaskan secara spesifik yang dimaksud dengan ”daerah”
dalam konteks ini, apakah ”daerah provinsi” saja atau ”daerah kabupaten/kota” saja atau keduanya.
Tetapi disebutkan dalam UU tersebut bahwa yang dimaksud dengan ”pemerintah daerah” adalah
kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Ini artinya
pengertian daerah menyangkut "provinsi” maupun ”kabupaten dan kota.” Selain itu, tentunya
mengingat pembangunan bidang iptek khususnya dan sistem inovasi umumnya juga merupakan
tanggung jawab pemerintah dalam arti pada seluruh tataran, maka pengertian ”daerah” dalam hal ini
menyangkut baik ”pemerintah provinsi” maupun ”pemerintah kabupaten/kota.”
Dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, disebutkan dalam Bab 22 (Peningkatan Kemampuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi), diungkapkan beberapa permasalahan lemahnya daya saing bangsa
dan kemampuan iptek, yaitu:
1. Rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global menuju KBE.
2. Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi.
3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas
penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna.
4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek, sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil
yang signifikan.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
306
5. Masih terbatasnya sumber daya iptek, yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan
kesenjangan pendidikan di bidang iptek.
6. Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat.
7. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup.
8. Masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.
Berkaitan dengan itu, Perpres No. 7 tahun 2005 tersebut juga menetapkan bahwa sasaran dari
“Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” adalah:
1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan bagi
peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab.
2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya (SDM, sarana, prasarana
dan kelembagaan) iptek.
3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia
usaha dan industri, meningkatnya kandungan teknologi dalam industri nasional, serta
tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional.
4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan dan
pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan dalam “Peningkatan Kemampuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi” adalah untuk:
1. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada
permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya
dan jaringan iptek di pusat dan daerah.
3. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk
mendorong perkuatan struktur industri.
4. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek untuk meningkatkan peradaban.
Selanjutnya, arah kebijakan “Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”
difokuskan pada enam bidang prioritas yaitu: (i) pembangunan ketahanan pangan, (ii) penciptaan dan
pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, (iii) pengembangan teknologi dan manajemen
transportasi, (iv) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (v) pengembangan teknologi
pertahanan, dan (vi) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan; yang dijabarkan ke dalam
program-program pembangunan sebagai berikut:
1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
Detail setiap program selanjutnya dapat dilihat dalam dokumen Perpres No. 7 tahun 2005
tersebut.
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
307
KRT (didukung oleh DRN) merumuskan dan menetapkan tujuan strategis dalam ”Kebijakan
Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2000 – 2004” (versi revisi dari dokumen sebelumnya), yaitu:
1. Penguatan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
2. Pemantapan tatanan sosial politik.
3. Reposisi kelembagaan iptek.
4. Peningkatan kemandirian dan keunggulan.
5. Penyelarasan dengan perkembangan global.
Saat buku ini disusun, Jakstra Iptek terbaru masih dalam proses perumusan.
Beberapa pokok pikiran dalam UU No. 18 tahun 2002 dengan implikasi pentingnya bagi daerah
adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 9.1. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2002,
daerah perlu membentuk Dewan Riset Daerah (DRD). Mengingat DRD merupakan kelembagaan nonstruktural
yang peran utamanya dalam penadbiran kebijakan inovasi adalah sebagai ”badan
penasihat” (advisory body), maka daerah perlu mengembangkan bentuk yang dinilai paling sesuai
untuk menghindari tumpang tindih kelembagaan yang tidak efisien. Bagi daerah yang telah
mengembangkan kelembagaan dengan fungsi sejenis atau lebih luas dari bidang riset, maka salah
satu alternatif adalah memperkaya fungsi kelembagaan tersebut dengan fungsi yang perlu
dilaksanakan oleh DRD. Pilihan ini perlu dikaji misalnya untuk daerah yang telah mengembangkan
forum/dewan peningkatan daya saing daerah (lihat Bab 8).
Tabel 9.1 Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah
(UU No. 18/2002, Pasal 20).
Butir Isu Esensi yang Perlu Diperhatikan
Ayat 1: Fungsi pemerintah daerah, yaitu
menumbuhkembangkan motivasi, memberikan
stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim
yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur
kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu
pengetahuan dan teknologi di wilayah
pemerintahannya sebagai bagian integral dari Sisnas
P3Iptek.
�� Semangat otonomi atau kewenangan daerah
dalam bertindak yang sesuai dengan konteks
lokal selalu dalam kerangka nasional.
�� Namun tentunya untuk efektifnya fungsi
mendasar tersebut, maka bukan saja diperlukan
kerangka legislasi di daerah (sebagai landasan
berpijak para aktor kunci), tetapi juga
kemungkinan pengembangan intervensiintervensi
khusus yang sesuai dengan konteks
daerah masing-masing.
Ayat 2: Pemerintah daerah wajib merumuskan
prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai
kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerahnya.
Dimaksudkan agar semua pihak yang
berkepentingan dapat memahami arah, prioritas,
serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan
demikian pembangunan menjadi agenda bersama
para pihak di daerah.
Ayat 3: Pemerintah daerah harus
mempertimbangkan masukan dan pandangan
yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Keterbukaan Pemda terhadap advisory dan
advokasi serta masukan dan pandangan yang
penting bagi daerah, dari unsur kelembagaan iptek.
Ayat 4: Pemerintah daerah membentuk Dewan
Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari
unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi
di daerahnya.
Instrumen ”kelembagaan” di daerah (DRD) dengan
fungsi penyusunan kebijakan iptek di daerah,
dukungan kepada Pemda dalam berkoordinasi, dan
perwakilannya dalam DRN.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
308
3. KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya (terutama dalam Bab 7), terdapat 6 (enam)
kelompok isu umum sangat penting yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan prioritas
berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah, sebagai berikut:
1. Kelemahan kerangka umum. Ini antara lain terkait dengan:
�� Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti:
�� Regulasi yang menghambat;
�� Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan);
�� Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi;
�� Administrasi yang birokratif;
�� Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi;
�� Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi;
�� Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.
2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan
absorpsi UKM. Berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum
berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang
relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah merupakan faktor belum berkembangnya
sistem inovasi daerah dan rendahnya daya saing daerah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha,
yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan
mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.
3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik
baik/terbaik dan/atau hasil litbang). Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara
perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya
swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antar
berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam
sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang
menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi
daerah.
4. Persoalan budaya inovasi. Beragam isu yang diungkapkan tersebut pada dasarnya juga
menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat
kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang
mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan
dengan:
�� Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi
dan profesi kewirausahaan;
�� Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem
pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini;
�� Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi
dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
309
�� Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum
menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi, baik di lingkungannya sendiri
maupun perkembangannya dalam masyarakat.
5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial.
Kelemahan dalam bisnis maupun non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi
dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan keunggulan daya saing yang khas:
�� Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum berkembangnya
kompetensi daerah yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan yang lebih
terfokus;
�� Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang
lemah;
�� Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan
difusinya;
�� Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula)
yang inovatif;
�� Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan
mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.
6. Tantangan global. Seperti telah didiskusikan, berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya
mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupuan daerah) berperan
di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat
meminimalisasi dampak negatifnya dan memaksimumkan kemanfaatan bagi masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjabarkan pokok-pokok pikiran tentang strategi
inovasi yang didiskusikan dalam Bab 8, maka diajukan 6 (enam) kelompok ”tema” utama (agenda
utama) kebijakan inovasi yang menurut hemat penulis perlu dikembangkan di daerah. Ini tentu tidak
perlu ditafsirkan bahwa seluruhnya merupakan ranah monopoli daerah dan harus dilakukan dengan
sumber daya dan kapabilitas daerah sendiri sepenuhnya. Namun tentu saja, sikap proaktif dan
keprakarsaan/kepeloporan daerah sendiri merupakan kunci bagi implementasi agenda ini dalam
pemajuan/pengembangan sistem inovasi dan daya saing daerah yang bersangkutan. Keenam tema
utama ini, yang juga merupakan tujuan strategis pengembangan sistem inovasi daerah adalah:
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan
kemampuan absorpsi UKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik
baik/terbaik dan/atau hasil litbang.
4. Mendorong budaya inovasi.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan
klaster industri daerah dan nasional.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
310
4. BEBERAPA TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGIS
Tujuan strategis kebijakan inovasi daerah tentu akan sangat kontekstual dengan daerah
masing-masing. Apa yang disampaikan di sini lebih merupakan tujuan strategis yang dipandang
umum (generik) bagi hampir semua daerah. Hal ini didasarkan pada persoalan umum yang
berkembang di Indonesia sejauh ini dan isu-isu ”universal” serta praktik-praktik baik (terbaik) terkait
dengan sistem inovasi yang dapat dipetik dari beragam pelajaran negara lain.
Pada dasarnya setiap pemerintah (pusat maupun daerah) perlu memecahkan persoalan/
tantangan yang dihadapi melalui struktur administratif dan instrumen-instrumen kebijakan yang
dikembangkan sebagai respons terhadap persoalan-persoalan di masa lalu. Umumnya, intervensi
dilakukan lebih pada bidang teknologi untuk mengatasi persoalan kegagalan pasar. Namun, seperti
telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, persoalan kegagalan sistemik perlu dipecahkan
karena persoalan-persoalan inilah yang umumnya menentukan berfungsinya sistem inovasi,
menghambat aliran efektif teknologi, pengetahuan dan/atau praktik baik/terbaik dan tentunya juga
mengurangi efektivitas maupun efisiensi upaya dan hasil-hasil litbang.
Ada 2 (dua) bagian utama yang terkait dengan kebijakan inovasi daerah yang perlu
dikembangkan. Bagian pertama berkaitan dengan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah, dan
bagian kedua berkaitan dengan tema/agenda kebijakan inovasi yang bersifat khusus untuk beberapa
tujuan strategis daerah, yang secara ringkas adalah seperti berikut.
4.1 Kerangka Dasar Kebijakan Inovasi Daerah
Tujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang
kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di daerah secara umum
adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi. Penataan
mendasar termasuk penataan/pengembangan basisdata daerah berkaitan dengan sistem inovasi
daerah. “Kelemahan data” merupakan kelemahan umum bagi perencanaan dan kebijakan di
Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Tatanan kelembagaan (dalam arti luas) yang tepat penting untuk memecahkan persoalan ini,
terutama berkaitan dengan: “mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan
inovasi.” Pemajuan inovasi di daerah tidak semata mendorong peningkatan litbang, difusi hasilnya
atau aktivitas inovasi sektor swasta, tetapi juga inovasi atau perbaikan di lingkungan pemerintahan
dan perbaikan kebijakannya. Agenda ini pada intinya berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim
daerah yang kondusif, khususnya bagi bisnis, dan perkembangan sistem inovasi daerah pada
umumnya. Pada dasarnya, hal ini berkaitan dengan konteks ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan
beberapa hal lain yang menjadi ”ranah” pemerintah pusat. Walaupun begitu pada konteks tertentu,
pemerintah daerah memiliki peran sangat penting misalnya berkaitan dengan perijinan bisnis dan
investasi, penyediaan infrastruktur dasar, dukungan aksesibilitas, kualitas hidup, dan lainnya. Selain
itu, terkait dengan ini, daerah dipandang perlu untuk mengembangkan landasan legal khusus yang
berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah masing-masing.
Tindakan yang diperlukan dan dinilai mendesak antara lain adalah:
a. Perbaikan (reformasi) kebijakan inovasi daerah. Prakarsa yang perlu diprioritaskan
terutama adalah:
1. Penghapusan regulasi daerah yang menghambat. Upaya peninjauan (review)
tentang regulasi daerah merupakan langkah awal sangat penting dalam
memastikan tidak adanya hambatan regulasi yang bersifat kontra produktif bagi
perkembangan inovasi di daerah, dan untuk menentukan urgensi memelihara,
menghapus dan/atau memperbaiki regulasi yang ada.
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
311
2. Pengembangan lingkungan legal dan regulasi yang kondusif. Ini berkaitan dengan
kerangka legislasi (misalnya ”Perda”) untuk kebijakan strategis daerah, atau
strategi inovasi daerah (atau kebijakan strategis pengembangan sistem inovasi
daerah, atau setidaknya kerangka legislasi daerah tentang kebijakan strategis
pembangunan daerah di bidang iptek). Kejelasan dan ketegasan legislasi yang
melandasi secara eksplisit strategi inovasi daerah dan hubungannya dengan
kebijakan strategis pembangunan daerah perlu diperhatikan oleh daerah.
Selain itu, setiap daerah perlu melakukan penataan dan pengembangan sistem
basisdata daerah, terutama yang relevan bagi sistem inovasi daerah. Tindakan
yang perlu diprioritaskan adalah penyusunan basisdata daerah (misalnya
pengayaan statistik ”daerah dalam angka” dengan data/indikator penting tertentu
yang relevan dengan sistem inovasi daerah).
Pengembangan lembaga pendukung yang khusus/terspesialisasi dan sangat
dibutuhkan oleh daerah untuk mengembangkan potensi terbaiknya (potensi
keunggulannya) perlu didorong. Ini merupakan salah satu faktor penentu
(determinan) dalam menumbuhkembangkan daya saing atas faktor-faktor lokalitas.
3. Pengembangan penadbiran kebijakan inovasi, termasuk kelembagaan bagi
koherensi kebijakan inovasi. Mekanisme penadbiran yang perlu dikembangkan,
menurut hemat penulis perlu diarahkan untuk menata/mengembangkan/
memperbaiki beberapa pola mekanisme, terutama:
�� Kelembagaan kebijakan. Bagaimana penataan pengambilan keputusan
tertinggi di daerah dan peran badan penasihat (advisory body), serta
pelaksana dan aktor lainnya dalam sistem inovasi daerah. Suatu
kelembagaan kolaboratif daerah bagi pengembangan sistem inovasi daerah,
peningkatan daya saing daerah atau sejenisnya (setidaknya bentuk ”Dewan
Riset Daerah/DRD” sebagaimana ketentuan UU No. 18 tahun 2002). Mungkin
bentuk ”Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah” juga diperlukan sebagai
suatu bentuk kolaborasi multipihak dan forum pakar di daerah yang juga
berperan dalam perbaikan koordinasi, fasilitasi dan pemikiran tentang arah,
kebijakan strategis dan program utama di daerah berkaitan dengan
pengembangan sistem inovasi daerah atau peningkatan daya saing daerah.
Mekanisme koordinasi kebijakan inovasi perlu dikembangkan, baik di setiap
daerah, maupun antara suatu daerah dengan ”pihak luar” (daerah lain,
pusat/nasional, internasional).
�� Strategi Inovasi Daerah (Kebijakan Strategis Inovasi Daerah). Ini terkait
dengan yang disampaikan pada butir 2, adanya dokumen strategis sangat
penting agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah,
prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di dalam
pengembangan sistem inovasi daerah (atau setidaknya di bidang iptek).
Dokumen strategis ini juga berfungsi sebagai acuan/pedoman bagi para
pemangku kepentingan dalam melaksanakan perannya dalam
pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah. Dengan demikian
pengembangan/penguatan sistem inovasi menjadi agenda bersama para
pihak di daerah (termasuk peran-peran lembaga lain di daerah yang
bersangkutan).
�� Program payung (umbrella program) yang menjadi alat pengarah fokus,
koordinasi dan kolaborasi di daerah maupun antara daerah dengan pihak lain
(termasuk pusat). Menjadikan pengembangan/penguatan sistem inovasi dan
daya saing daerah sebagai salah satu tema utama/sentral daerah (”Gerakan
Membangun Inovasi dan Daya Saing Daerah ~ GERBANG INDAH”)
merupakan salah satu contoh yang dapat dikembangkan. Prakarsa dari tema
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
312
yang lebih khusus juga merupakan suatu alternatif (misalnya ”Modernisasi
dan Inovasi UKM”).
�� Mekanisme keterpaduan anggaran. Ini menyangkut koordinasi perencanaan
program yang didukung oleh beragam sumber pendanaan (dan mungkin juga
pelaku/aktor). Pola investasi dari APBD (provinsi, kabupaten/kota), APBN
(misalnya melalui program oleh lembaga nasional), mekanisme DAU dan
DAK, dan lainnya (misalnya swasta, lembaga internasional atau lembaga non
pemerintah).
�� Mekanisme koordinasi terbuka.
Saluran-saluran formal (seperti regulasi atau instrumen kebijakan formal lain)
sebagai mekanisme yang lebih ”tertutup” tentu sangat penting untuk
pengembangan koordinasi. Tetapi hal ini juga sering tersendat karena
terkendala oleh kekakuan birokrasi yang berlebihan atau bahkan faktor
individu orang. Persoalan koordinasi memang bukan monopoli ”Pusat” atau
”Daerah” atau negara-negara berkembang secara umum. Negara maju pun
sebenarnya menghadapi persoalan serupa. Karena itu upaya-upaya
meminimalisasi hambatan koordinasi menjadi bagian agenda penting dalam
perbaikan kebijakan.
Perbaikan koordinasi khususnya dan perbaikan kebijakan pada umumnya harus
dilakukan melalui keterbukaan, komunikasi dan proses pembelajaran terutama
para pembuat kebijakan. Sebagai komplemen dan/atau penguat dari mekanisme
yang telah berkembang, mekanisme koordinasi terbuka dapat dikembangkan oleh
daerah. Melalui kehendak politik yang kuat, kepeloporan dan komitmen melakukan
perbaikan kebijakan serta didukung dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi (khususnya internet), suatu prakarsa mekanisme koordinasi
terbuka berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi dapat dikembangkan
oleh berbagai pihak.
4. Simplifikasi administratif. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi sistem administratif, baik berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan
maupun pelayanan oleh lembaga pemerintah.
Reformasi kebijakan yang mempengaruhi inovasi di sektor bisnis dan pemerintah, serta
meningkatkan kolaborasi sinergis antara pemerintah dan swasta (non pemerintah),
khususnya dalam investasi dan aktivitas inovasi, merupakan bagian mendasar yang
sangat urgen untuk dilakukan oleh setiap daerah.
b. Pengembangan infrastruktur dasar bagi sistem inovasi. Beberapa tindakan, yang
tentunya perlu disesuaikan prioritasnya (termasuk sesuai kemampuan daerah), antara
lain adalah pengembangan/penguatan lembaga khusus terspesialisasi (misalnya
laboratorium tertentu) yang penting bagi pengembangan potensi daerah, infrastruktur
informasi dan komunikasi (termasuk misalnya internet) yang penting bagi akses dan
diseminasi data/informasi, pengetahuan dan pertukaran/komunikasi di daerah maupun
antara daerah dengan dunia luar, serta perkembangan inovasi dan difusi di daerah.
c. Pembiayaan/pendanaan inovasi. Sebagaimana telah dibahas, bahwa salah satu titik
lemah dalam sistem inovasi secara umum di Indonesia adalah rendahnya investasi
inovasi. Menurut hemat penulis, selain tujuan-tujuan kebijakan strategis lain yang lebih
spesifik dan akan diuraikan, ada suatu agenda kebijakan daerah yang sebenarnya
bersifat ”lintas isu” dan dalam praktiknya merupakan hal yang sangat penting yang selalu
turut menentukan di negara manapun. Agenda tersebut adalah menyangkut pembiayaan
inovasi di daerah (termasuk alih dan difusi inovasi/pengetahuan/teknologi, hasil-hasil
litbang atau praktik-praktik baik/terbaik, baik dalam pola komersial maupun non/semi
komersial).
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
313
Penetapan target/sasaran investasi litbang 3% (terhadap PDB) seperti dilakukan oleh Uni
Eropa, atau 2% seperti disarankan UNESCO atau besaran tertentu yang ditetapkan oleh
masing-masing negara, mungkin masih merupakan ukuran kuantitatif yang terlalu
”ambisius” bagi Indonesia, atau daerah-daerah umumnya di Indonesia. Namun, investasi
inovasi yang memadai sangatlah penting bagi pemajuan sistem inovasi. Penetapan
sasaran proporsi dana litbang terhadap PDB atau PDRB sebesar 1 – 2% atau lebih, atau
sasaran proporsi dana aktivitas inovasi terhadap PDB atau PDRB (termasuk iptek)
sebesar 2 – 3% atau lebih dalam kurun waktu 5 – 10 tahun mendatang nampaknya
merupakan salah satu upaya perbaikan investasi inovasi yang perlu dipertimbangkan.
Jika tidak, potensi semakin melebarnya ketertinggalan dari negara/daerah lain di masa
datang akan sangat besar.
Tentu ini tidak serta-merta harus diartikan bahwa seluruhnya perlu dilakukan oleh
pemerintah (termasuk pemerintah daerah), walaupun peran pemerintah dan pemerintah
daerah terutama di masa-masa awal pengembangan, sangatlah menentukan. Upaya
peningkatan inovasi justru perlu semakin didorong pula melalui investasi inovasi di
kalangan pelaku bisnis. Untuk itu, pemerintah, pemerintah daerah dan para pemangku
kepentingan perlu terus menggali dan mengembangkan alternatif terbaik bagi tujuan ini.
Ketersediaan “pembiayaan/pendanaan berisiko”, merupakan di antara yang selalu dinilai
sebagai faktor penentu perkembangan inovasi dan difusi di berbagai negara. Secara
umum upaya kebijakan untuk ini dilakukan melalui peran pemerintah (secara langsung,
misalnya melalui program/kegiatan iptek atau litbang) dan pengembangan/penguatan
lembaga pembiayaan berisiko, selain tentunya perbaikan sistem pembiayaan yang telah
dikenal luas (perbankan). Walaupun ini umumnya juga merupakan agenda nasional,
namun peran proaktif daerah dalam mengatasi tantangan ini akan sangat menentukan
seberapa cepat daerah yang bersangkutan kelak mampu memanfaatkan kemajuan
inovasi/pengetahuan/teknologi dibanding dengan daerah lain.
d. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan HKI. Keragaman sosial budaya, potensi
alam dan karakteristik daerah lainnya merupakan modal penting bagi daerah bukan saja
dalam memajukan perekonomian daerah, tetapi juga membangun citra daerah (regional
image) dan memposisikan daerah di arena nasional maupun internasional. Peningkatan
perlindungan dan pemanfaatan HKI sangat penting dalam meningkatkan keperdulian
para pihak di daerah tentang pentingnya HKI, memberikan perlindungan hukum dan
meningkatkan kemanfaatan potensi (aset-aset) terbaik setempat serta membangun
keungulan daerah (peningkatan daya saing daerah).
e. Perpajakan dan pengelolaan risiko inovasi. Tujuan yang relevan bagi daerah dalam hal
ini antara lain adalah mengembangkan sistem pajak/retribusi daerah dan pengelolaan
risiko inovasi secara kreatif untuk mendorong investasi inovasi di daerah.
f. Persaingan bisnis yang sehat dan adil. Dalam konteks ini, peran daerah bertujuan
”memastikan” persaingan bisnis yang sehat dan adil secara konsisten di daerah.
Termasuk dalam hal ini misalnya sistem pengadaan pemerintah, perkuatan kelembagaan
pelaku bisnis mikro, kecil, dan menengah, memfasilitasi tindakan-tindakan kolektif
(misalnya litbang kolektif), dan sejenisnya.
Hubungan antardaerah perlu dikembangkan. Penetapan pungutan oleh suatu daerah
yang berpotensi saling merugikan bagi pelaku bisnis dari daerah lain perlu dihindari
karena akan menjadi kontra produktif bagi perkembangan kemitraan yang penting bagi
perkembangan inovasi.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
314
4.2 Kelompok ”Khusus” Kebijakan Inovasi Daerah
Seperti telah disampaikan, setiap daerah perlu mempertimbangkan beberapa tujuan kebijakan
strategis berikut yang juga sebenarnya merupakan agenda universal, walaupun tentu perlu
memerlukan penyesuaian secara kontekstual. Kelompok ini disebut ”khusus’ dalam arti memiliki
tujuan yang lebih terfokus/spesifik dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Beberapa tujuan
kebijakan strategis tersebut adalah sebagai berikut:145
A. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan
kemampuan absorpsi UKM
Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsurunsur
lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah,
meningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek/litbang yang sesuai dan spesifik/terspesialisasi bagi
daerah, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan
(dalam arti luas) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya.
Kelembagaan dan aktivitas litbang di Indonesia yang berkembang sejauh ini lebih “bersifat
nasional.” Walaupun beberapa daerah memiliki (atau “ditempati”) oleh beberapa institusi litbang pusat
atau mulai memiliki lembaga litbang sendiri, namun umumnya hal ini belum banyak “berkontribusi”
bagi perkembangan/pemajuan secara khas daerah yang bersangkutan. Karena itu perlu upaya
“penyesuaian” agenda litbang dari berbagai lembaga tersebut (baik yang “dimiliki” oleh daerah
maupun institusi-institusi lintas daerah, nasional dan internasional) untuk dapat mendukung
perkembangan pemanfaatan (dan pengembangan) potensi terbaik daerah setempat, termasuk
perkembangan model kewirausahaannya. Daerah perlu mengembangkan perannya untuk semakin
mampu menjadi ”dirijen” dalam penggalangan dan pengkoordinasian pemanfaatan aset dan
kapabilitas lembaga/aktor yang (dapat) mempengaruhi sistem inovasi daerah. “Stimulasi/insentif”
untuk mendorong aktivitas litbang yang lebih berorientasi dan memberikan “nilai pragmatis” bagi
daerah setempat perlu dikembangkan. Hal demikian memang hampir tidak mungkin dilakukan oleh
pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus proaktif memprakarsainya.
Pemanfaatan pengetahuan/teknologi di daerah tidak selalu membangun/mengembangkan
industri/bisnis dengan menjadikan bidang pengetahuan/teknologi tersebut sebagai ”inti” aktivitas
bisnis/industri, tetapi juga dapat memanfaatkan pengetahuan/teknologi untuk meng-upgrade/
mendorong peningkatan proses nilai tambah, memperkuat jaringan rantai nilai dan/atau mereformasi
praktik bisnis. Karena itu, ketanggapan daerah mencermati dan memanfaatkan perkembangan
beberapa bidang iptek sangat penting, seperti misalnya:
�� Pengetahuan yang berpotensi memberikan dampak luas dalam perekonomian daerah;
�� Beberapa ”bentuk/bidang” teknologi (misalnya teknologi generik, infratechnologies dan/atau
proprietary technologies) yang bermanfaat bagi peningkatan kapabilitas UKM setempat dan
perbaikan aktivitas bisnis yang telah berkembang di daerah, serta pengembangan potensi
terbaik daerah. Namun pada tahap saat kini sebaiknya daerah, yang umumnya dihadapkan
pada keterbatasan pendanaan, lebih memprioritaskan pada aspek alih, komersialisasi dan
difusi teknologi yang relatif sudah memiliki ”kesiapan teknis” tinggi, kecuali bagi daerah yang
memiliki kemampuan pembiayaan relatif tinggi.
Sehubungan dengan itu, setiap daerah perlu berinisiatif melakukan dan/atau mendorong kajiankajian
yang sangat dibutuhkan terutama dalam pemajuan/pengembangan sistem inovasi dan daya
saing daerah masing-masing.
145 Tujuan-tujuan kebijakan strategis tersebut tentu hingga batas tertentu akan saling berkaitan satu dengan lainnya.
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
315
UKM adalah kelompok pelaku bisnis di setiap daerah. Perbaikan (upgrading) UKM juga
membutuhkan peningkatan kemampuannya dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan
(termasuk teknologi, manajemen, praktik-praktik baik, dan lainnya) dan hasil litbang/inovasi serta
mengembangkannya dalam membangun/memperkuat kompetensinya. Karena itu, ”modernisasi UKM”
setempat perlu menjadi salah satu program prioritas setiap daerah.
B. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik
baik/terbaik dan/atau hasil litbang
Tujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan
bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang
sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dampak inovasi atau pengetahuan/teknologi secara signifikan
atas kemajuan ekonomi daerah sebenarnya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan luas difusinya
dapat didorong di daerah yang bersangkutan. Bagi negara seperti Indonesia, agenda ini merupakan
faktor yang penting dibanding dengan di negara maju, mengingat sebagian besar pelaku bisnis (yaitu
UKM) pada dasarnya merupakan pelaku yang relatif tertinggal kemampuan dan aksesibilitasnya
terhadap beragam kemajuan teknis. Upaya yang perlu diperhatikan juga mencakup ketersediaan dan
kesiapan teknologi (sisi penyediaan) dan kemampuan absorpsi pengguna baik swasta maupun
pemerintah (sisi permintaan), serta keterkaitan/interaksi produktif dan mekanisme transaksi antara
keduanya. Daerah perlu proaktif dalam mengembangkan jaringan kerjasama, baik di daerah sendiri
maupun dengan pihak lain di ”luar” daerah yang bersangkutan.
Komersialisasi inovasi teknologi dan/atau hasil-hasil litbang yang sangat penting bagi pemajuan
aktivitas ekonomi yang telah berkembang di daerah ataupun yang belum berkembang namun
didukung oleh potensi khas keunggulan lokasional daerah perlu menjadi prioritas program daerah.
C. Membangun budaya inovasi di daerah
Tujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan,
menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat
kohesi sosial di daerah. Persoalan ketertinggalan bisnis dari pesaing, kemampuan menyerap
kemajuan iptek, penyesuaian diri terhadap perubahan persaingan bisnis yang dinamis, serta
rendahnya perkembangan perusahaan baru yang inovatif membutuhkan perhatian yang sangat serius
dari banyak pihak. Pemerintah daerah sudah semestinya proaktif mengatasi persoalan/tantangan ini
di daerah masing-masing, secara sendiri maupun bekerjasama dengan beragam pihak, termasuk
pemerintah pusat.
Untuk mendorong budaya inovasi di daerah, setiap daerah perlu “bersaing/berlomba” dalam
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis, kewirausahaan, dan inovasi di
daerah masing-masing. Pengembangan SDM daerah seyogyanya tidak diartikan secara sempit
sekedar “mengistimewakan putra asli daerah” (atau “semboyan” lain yang lebih sebagai sentimental
kedaerahan sempit sejenisnya), tetapi benar-benar membangun talenta, bahkan “menarik” talenta
(dari luar daerah) yang benar-benar sesuai/dibutuhkan bagi kemajuan daerah.
Sistem pendidikan di daerah perlu terus dikembangkan. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa
pengembangan budaya kewirausahaan perlu dilakukan sejak dini. Karena itu, penumbuhan sikap dan
keterampilan kreatif dan kewirausahaan perlu dikembangkan baik melalui pendidikan formal, non
formal maupun informal. Daerah sebaiknya juga mempertimbangkan agar “cita-cita daerah” yang
diidealkan dan menjadi konsensus bersama diperkenalkan melalui “muatan lokal” dalam pendidikan
untuk meningkatkan keperdulian yang sedini mungkin dalam masyarakat tentang daerahnya. Daerah
sebaiknya memprakarsai beberapa tindakan seperti misalnya: meningkatkan keperdulian masyarakat
(public awareness); meningkatkan dan memperluas pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah
daerah dalam bidang/topik yang kontekstual bagi daerah; mendorong mobilitas siswa/peneliti/
pengajar dalam aktivitas inovasi dan difusi; meningkatkan inovasi dan manajemen, termasuk di
lingkungan pemerintah (public authorities).
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
316
SDM bertalenta sangat penting bagi perkembangan inovasi dan daya saing daerah. Menarik
dan mempertahankan talenta yang diperlukan oleh daerah merupakan agenda yang perlu
dipertimbangkan. Dalam kerangka jangka panjang, pengembangan SDM bukan sebatas memberikan
pelatihan-pelatihan, tetapi juga peningkatan dan penyebarluasan talenta di daerah secara lebih
mendasar, terutama untuk menyuburkan perkembangan generasi baru yang kreatif-inovatif di daerah.
“Pembelajaran sumur hidup” (life-long learning) merupakan agenda penting jangka menengahpanjang
bagi daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing daerah.
Beberapa tindakan untuk menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang
inovatif di daerah perlu dikembangkan atas inisiatif daerah sendiri. Pengenalan/pendidikan dini di
bidang kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan di lingkungan pendidikan tinggi dan lembaga
litbang, model inkubator, taman iptek, pelatihan dan pola magang (internship/apprenticeship),
pengembangan lembaga keuangan modal ventura, pengembangan skema-skema insentif keuangan,
pengelolaan risiko, dan pengadaan pemerintah adalah di antara beberapa tindakan (kombinasi
tindakan) yang perlu dipertimbangkan untuk ini.
Sistem inovasi yang kuat dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat tidak saja
akan menyuburkan proses peningkatan nilai tambah bisnis dan ekonomi (added value), tetapi juga
lebih memungkinkan bagi penguatan nilai terintegrasi (integrated value), memperbesar modal sosial
(social capital) bagi pemajuan sosial budaya dalam masyarakat, yang secara timbal-balik juga
memperkuat sistem inovasi. Karena itu, nilai-nilai sosial budaya setempat yang positif perlu
dikembangkan dan memperoleh perhatian dan upaya lebih sungguh-sungguh. Di antara tindakan
yang perlu dilakukan adalah inventarisasi (dan dokumentasi), pengembangan/inovasi dan
pemanfaatan pengetahuan/teknologi masyarakat (indigenous knowledge/technology), serta
perlindungan hukumnya. Langkah-langkah yang mendorong kerjasama/kolaborasi antar berbagai
komponen masyarakat dalam aktivitas pengetahuan/inovasi (termasuk yang bersifat “non-teknologi”)
sangat penting untuk agenda ini.
D. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan
klaster industri daerah dan nasional
Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan,
saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster
industri di daerah. Seperti telah disampaikan, pengembangan sistem inovasi dan prakarsa klaster
ibaratnya adalah mata uang logam bersisi ganda yang saling memperkuat (atau memperlemah).
Instrumen kebijakan inovasi perlu diarahkan untuk mendorong sehimpunan aktor (bisnis dan non
bisnis) dalam jaringan atau klaster industri terutama yang memiliki basis potensi terbaik daerah, bukan
kepada perusahaan secara individual. Bentuk instrumen kebijakan yang mengurangi hambatan
kerjasama antara knowledge pool dengan kalangan bisnis daerah, mendorong pertukaran
pengetahuan, mengurangi kegagalan informasi, serta menstimulasi formasi dan penguatan kolaborasi
sinergis (misalnya aliansi strategis) di daerah dan antardaerah perlu menjadi prioritas untuk tujuan
kebijakan ini. Tindakan yang penting dalam hal ini (dan tentunya akan terkait dengan agenda lainnya),
misalnya pengembangan litbang unggulan dan strategis daerah dan/atau sinkronisasi program
nasional dan daerah (contohnya adalah riset-riset unggulan dan strategis KRT, program nasional
seperti pengembangan klaster-klaster industri dari berbagai lembaga nasional/lembaga sektoral dan
non sektoral pusat, pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi, program modernisasi
UKM, dan lainnya).
E. Penyelarasan dengan perkembangan global
Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan
penentu kebijakan maupun para pemangku kepentingan di daerah agar semakin dapat memahami
dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah (pelaku usaha
dan masyarakat di daerah serta pemerintah daerah) dan kemajuan daerah.
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
317
Kemampuan daerah untuk menghadapi dinamika perkembangan global akan semakin
menentukan posisi daerah yang bersangkutan secara nasional maupun di arena pergaulan
internasional. Dengan perkembangan iptek yang semakin cepat dan kecenderungan global yang terus
berkembang, daerah tak mungkin mengabaikan kenyataan ini dan menganggap tidak akan
berpengaruh terhadap situasi daerah. Karena itu, upaya proaktif atas hal ini, terutama penyiapan
berbagai tatanan di daerah, intelijen inovasi dan bisnis, pelaksanaan audit teknologi, pengelolaan dan
pemanfaatan HKI serta pengembangan standarisasi dan kerjasama internasional yang kontekstual
dengan masing-masing daerah perlu menjadi agenda kebijakan daerah.
5. PENJABARAN
Seperti telah dibahas, selain perkembangan perundangan iptek (seperti UU No. 18 tahun 2002
misalnya), beberapa produk hukum lain yang terkait dengan iptek di Indonesia juga ditetapkan
(contoh: perundangan yang berkaitan dengan HKI). Namun tampaknya produk-produk legal tersebut,
selain sebagian masih dalam proses penjabaran yang lebih operasional (misalnya UU No. 18 tahun
2002), masih belumlah cukup untuk dapat mendorong aktivitas iptek dalam memenuhi berbagai
harapan dan kebutuhan masyarakat.
Di antara tantangan ke depan, upaya ”penataan/perbaikan” kebijakan dalam beragam tataran
merupakan prioritas yang perlu terus dilakukan. Upaya tersebut perlu mencakup perbaikan secara
signifikan koordinasi dan koherensi kebijakan, baik antarsektor dan antarpemerintahan daerah
maupun antarpemerintahan yang berbeda (Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat).
Selain itu, semua pihak perlu mendorong prakarsa pengembangan/penguatan atau perbaikan
(kebijakan dan program operasional). Sebab, tanpa ada tindakan, semuanya hanya akan berhenti
pada sekedar ”wacana.” Bagi setiap daerah, isu/tantangan urgen yang tidak dapat diabaikan juga
berkaitan dengan “keperdulian” (awareness), pemahaman dan usulan masukan terkait dengan kedua
hal yang telah disampaikan tersebut, serta prakarsa/inisiatif atau kepeloporan, terutama dalam
konteks masing-masing daerah.
Agenda mengembangkan/memperkuat sistem inovasi daerah bukanlah sekedar agenda satu
instansi semata, melainkan harus dilakukan pada keseluruhan kelembagaan di daerah (bukan
kerangka satu lembaga saja), dan potensi kolaborasi sinergis dengan pihak lain (misalnya lembaga
nasional, perguruan tinggi, daerah lain, pihak internasional) sesuai potensi terbaik daerah. Untuk
maksud tersebut, cakupan bidang kebijakan juga sebaiknya berfokus pada ”pemajuan
pengetahuan/teknologi, inovasi dan daya saing daerah” bukan sekedar bidang iptek. Sementara itu,
cakupan bidang isu sebaiknya berfokus pada tantangan di depan untuk pemajuan daerah, bukan
sekedar persoalan yang dihadapi di masa lalu.
Dalam kaitan ini, pelajaran dari pengalaman praktik pihak lain (termasuk contoh prakarsa) dan
kerangka umum/generik dapat dimanfaatkan, namun perlu disesuaikan dengan konteks masingmasing
daerah.
Kerangka kebijakan sangat penting. Namun hal ini belum menjamin bahwa setiap kebijakan
atau keseluruhan kebijakan akan memberikan dampak signifikan di daerah sesuai dengan harapan.
Untuk itu, setiap kebijakan sebaiknya dirancang instrumennya sebaik mungkin agar dapat memenuhi
“kriteria kebijakan yang baik” sebagaimana telah disampaikan dalam Bab 3. Seperti diilustrasikan
pada Gambar 9.3, para pihak pemangku kepentingan juga perlu terus mengembangkan pola-pola
implementasi untuk meningkatkan proses pembelajaran kebijakan yang lebih baik di daerah. Karena
melalui proses demikianlah perbaikan kebijakan inovasi dapat dikembangkan.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
318
• ANALISIS DAERAH
• STRATEGI DAERAH
AKTIVITAS BASELINE
• KAJIAN PENDUKUNG
• MASUKAN-MASUKAN
• REKOMENDASI
ANALISIS/KAJIAN KEBIJAKAN
• RANCANGAN
• RUMUSAN &
KEPUTUSAN
KEBIJAKAN
FORMULASI KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• MILESTONE
• UMPAN BALIK
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KEBIJAKAN
OPERASIONALISASI
Agenda
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
• Instrumen kebijakan:
– Aspek legal
– Pengorganisasian/
kelembagaan
– Mekanisme operasional
• Manajemen pelaksanaan
• Input
• Proses
• Keluaran
• Dampak
Masukanmasukan
Gambar 9.3
Kerangka Kerja Umum bagi Proses Kebijakan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.
Dalam hal ini, sangat penting bahwa daerah senantiasa:
�� Mengembangkan pelibatan/partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan
komunikasi yang efektif. Ini antara lain berkaitan dengan aktivitas:
�� Penataan basisdata/indikator penting, analisis perbandingan, benchmarking, upaya
foresight, pemetarencanaan (roadmapping) dan pengembangan strategi daerah;
�� Desain dan implementasi kebijakan;
�� Pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang terintegrasi dalam siklus kebijakan dan
program;
�� Koordinasi “horisontal“ lintas sektor dan administratif (termasuk kerjasama internasional).
�� Koordinasi antara daerah dengan daerah lain, daerah dengan nasional (pusat), dan daerah
dengan komunitas internasional.
�� Memastikan keterbukaan (transparansi) kebijakan dan akuntabilitasnya.
�� Mengembangkan dan mengimplementasikan pola pembelajaran kebijakan secara konsisten.
Sebagai bahan pertimbangan, kerangka pola pembelajaran tersebut dapat dilihat pada Tabel
9.1.
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
319
Tabel 9.1 Kerangka Pola Pembelajaran Kebijakan Inovasi Daerah.
Pembelajaran dalam
organisasi
(pembuat/pelaksana
kebijakan)
Pembelajaran dalam
sistem dengan
pengguna/mitra dalam
sistem inovasi
Pembelajaran
antarsistem dengan
perbandingan dengan
”pihak lain”
Pengetahuan tacit �� Pengalaman.
�� Kurva pembelajaran,
dan proses internal
organisasi.
�� Pembelajaran
antarorganisasi.
�� Berbagi visi.
�� Proses partisipatif
dalam pengembangan
strategi bersama,
kebijakan dan/atau
program.
�� Diskusi daerah,
antardaerah,
nasional dan
internasional.
�� Peer reviews.
�� Pertukaran
pengalaman.
Pengetahuan yang
terkodifikasi
(codified knowledge)
�� Evaluasi internal.
�� Sistem anggaran, dan
administratif.
�� Dokumen strategis
organisasi, termasuk
sasaran-sasaran
strategis yang lebih
terukur.
�� Diseminasi dokumen
strategis dan/atau
dokumen pendukung
(misalnya hasil kajian,
dokumen panduan,
praktik baik atau
lainnya).
�� Sistem pemantauan
dan evaluasi daerah
(dan nasional).
�� Benchmark nasional
dan internasional.
�� Pengembangan
basisdata.
�� Penggunaan
indikator
(scoreboards)
kebijakan.
�� Mekanisme
koordinasi terbuka.
Penjabaran kerangka dan indikasi tindakan kebijakan yang disampaikan pada bagian
sebelumnya, biasanya perlu dituangkan dalam bentuk rencana tindak (program dan/atau kegiatan)
dengan periode waktu tertentu (misalnya tahunan). Suatu kerangka logis (logical framework) yang
dikenal cukup luas biasanya perlu disusun untuk merencanakan suatu/serangkaian program dan
kegiatan beserta aspek-aspek pentingnya. Mengingat ini akan lebih bersifat ”kasus spesifik” (termasuk
kemungkinan spesifik tempat), detail tentang hal ini tidak akan didiskusikan dalam buku ini. Kerangka
kebijakan seperti yang didiskusikan dalam Bab 3 (lihat misalnya simplifikasinya dalam ilustrasi
Gambar 3.4 – 3.7) merupakan salah satu alat/cara yang dapat dipertimbangkan dalam analisis dan
desain instrumen kebijakan tertentu yang direncanakan oleh daerah.
Disarankan bahwa daerah mempertimbangkan pengembangan ”program payung” yang
dijabarkan dari strategi inovasi daerah (beserta kerangka dan instrumen kebijakannya) sebagai fokus
agenda utama di daerah, dan dapat berfungsi sebagai alat koordinasi, keterpaduan dan
pengembangan sinergi para pihak, baik di daerah maupun antara daerah dengan pihak dari ”luar”
daerah (ilustrasi Gambar 9.4).
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
320
Aktor 2
Aktor 1
Program/Kegiatan
Tematik “Sektoral/Klaster”
Peran
“Daerah”
Peran dari
“Luar
Daerah”
Aktor B
Aktor A
Program/Kegiatan
Aktor 4
Aktor 3
Program/Kegiatan
Tematik “Horisontal”
Peran
“Daerah”
Peran dari
“Luar
Daerah”
Aktor D
Aktor C
Program/Kegiatan
• TUJUAN STRATEGIS
• KERANGKA DAN
INSTRUMEN
KEBIJAKAN
STRATEGI INOVASI
• RANCANGAN
PROGRAM & KEGIATAN
• MEKANISME, DSB.
PROGRAM PAYUNG
Prioritas
Gambar 9.4
Ilustrasi Kerangka Program dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.
6. CATATAN PENUTUP
Dalam upaya membangun keunggulan daya saing daerah, pengembangan sistem inovasi
daerah kini semakin urgen. Dalam kaitan inilah kebijakan strategis pengembangan inovasi daerah
sangat diperlukan sebagai pendorong, pemerkuat, dan pemercepat proses aliran inovasi dan difusi di
daerah dalam mendukung pemajuan/modernisasi ekonomi daerah. Sehubungan dengan itu, perlu
ditekankan kembali di sini bahwa setiap daerah perlu proaktif berprakarsa untuk:
�� Membuat/menetapkan inovasi sebagai “jantung” pembaruan/pembangunan dalam keseluruhan
bidang ekonomi di setiap daerah;
�� Memperbaiki kerangka dan instrumen legislasi serta iklim daerah yang mendukung/kondusif
bagi perkembangan inovasi;
BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH ��
321
�� Mengembangkan pasar yang dinamis bagi inovasi, pengetahuan/teknologi dan praktik-praktik
baik;
�� Meningkatkan investasi dalam inovasi;
�� Memperkuat manajemen bidang-bidang kebijakan;
�� Mengembangkan keterampilan/kapasitas bagi pembelajaran kebijakan inovasi;
�� Mengembangkan penadbiran inovasi (innovation governance) yang efisien, termasuk kerangka
dan instrumen-instrumen kebijakan yang fokus sesuai dengan konteks daerah.
Agar prakarsa kebijakan inovasi daerah dapat efektif, efisien dan memberikan dampak
bangkitan yang signifikan bagi pemajuan daerah, seyogyanya setiap daerah melakukan hal berikut:
1. Menempatkan kebijakan inovasi sebagai salah satu prioritas dan bagian integral dari kebijakan
daerah, dan mengembangkan:
a. Kerangka kebijakan inovasi daerah.
b. Koherensi pengembangan sistem inovasi daerah (SID) sejalan dengan pengembangan
struktur dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah.
c. Koherensi kebijakan dan kelembagaan SID yang selaras dan saling memperkuat dengan
kebijakan dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah.
d. Koherensi kebijakan inovasi daerah dengan kebijakan inovasi nasional.
2. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan inovasi daerah secara selektif sesuai dengan
kebutuhan dan potensi terbaik daerah:
a. Peningkatan intensitas pembelajaran: jaringan dan interaksi antardaerah, nasional,
regional dan internasional.
b. Investasi dalam pengetahuan/teknologi/inovasi (termasuk litbang) di sektor pemerintah,
swasta, dan non-pemerintah lain di daerah.
c. Mendorong inovasi oleh swasta.
d. Penentuan selektif program/aktivitas inovasi daerah sesuai dengan potensi terbaik
daerah.
3. Melakukan pemutakhiran kerangka dan instrumen kebijakan inovasi daerah sejalan dengan
perkembangan.
Banyak pihak yang berkompeten (termasuk lembaga litbang nasional dan perguruan tinggi,
serta pihak-pihak internasional) yang seyogyanya proaktif membantu daerah dalam upaya/prakarsaprakarsa
untuk mendukung proses tindakan kebijakan inovasi daerah. Keterlibatannya di daerah
dalam hal ini terutama dalam bentuk:
�� Mengkaji kekhususan sistem;
�� Memahami basis pengetahuan yang relevan;
�� Mengkaji dinamika sistem;
�� Koordinasi sistem;
�� Identifikasi eksternalitas pengetahuan, terutama berkaitan dengan untraded aliran
pengetahuan.
�� PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN
322
Kekhasan faktor lokalitas, yang dinilai semakin menentukan daya saing global merupakan
aspek yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Generalisasi yang berlebihan dan
mengabaikan faktor lokal yang penting dalam pengembangan sistem inovasi akan sangat berpotensi
membuat upaya yang dilakukan menjadi sia-sia. Pendekatan sistem inovasi pada intinya mempunyai
arti pragmatis perlunya prakarsa-prakarsa yang efektif pada berbagai dimensi:
�� Daerah: Prakarsa harus disesuaikan dengan lingkungan/karakteristik khusus dari keragaman
daerah (kekhasan lokasional);
�� “Sektoral”: Setiap prakarsa perlu mempertimbangkan bahwa kenyataannya sektor (aktivitas
bisnis) mempunyai pola (bisnis maupun non bisnis) yang berbeda;
�� “Lintas sektor (klaster industri)”: Setiap klaster yang berbeda pada dasarnya memiliki arah
fokus, jaringan, dan rantai nilai atas peran dan interaksi para aktor, maupun pola (bisnis
maupun non bisnis) yang berbeda pula yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan
prakarsa;
�� Nasional: Bagaimanapun, Indonesia mempunyai karakteristik dan lingkungan (beserta
keragaman dan kekhasannya) serta kondisi yang berbeda dengan negara lain, yang perlu
dipertimbangkan dalam mengembangkan prakarsa pengembangan sistem inovasi.
Upaya pemajuan sistem inovasi daerah semakin penting dalam peningkatan daya saing daerah
yang sekaligus juga merupakan pilar daya saing nasional. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan
para pemangku kepentingan (pada tataran daerah maupun nasional) perlu meningkatkan prakarsaprakarsa
bersama (kolaboratif) terutama dalam mendorong:
�� Intensifikasi aktivitas inovasi dan kebijakan inovasi di seluruh daerah di Indonesia;
�� Perbaikan kerangka dan koordinasi kebijakan inovasi;
�� Pendinamisan pasar pengetahuan/teknologi/inovasi domestik dan internasional;
�� Peningkatan investasi dalam pengetahuan/inovasi;
�� Peningkatan keterampilan bagi inovasi;
�� Efisiensi penadbiran inovasi.
Sebagaimana diskusi pada bab-bab lainnya dalam buku ini, kerangka kebijakan dalam bab ini
lebih merupakan kerangka kebijakan yang masih bersifat umum. Walaupun begitu diharapkan dapat
memberikan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan inovasi daerah. Mutatis mutandis apa
yang dibahas dapat menjadi bahan pertimbangan untuk prakarsa-prakarsa kongkrit di daerah di
seluruh wilayah Nusantara.

Tidak ada komentar: